Peran
Lembaga Negara dan Masyarakat dalam Menunjang Keberhasilan Reformasi Pertahanan
Editor:
Arif Rudi S
Peran pemerintah maupun aktor
non-pemerintah dalam upaya reformasi pertahanan sangat penting, sebab reformasi
pertahanan tidak hanya ada di lingkup institusi pertahanan saja. Komponen tersebut
terdiri atas kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, ilmuwan, dan
masyarakat. Suksesnya reformasi pertahanan bergantung pada penguatan lembaga
baik sipil maupun partai politik. Reformasi militer yang efektif membutuhkan
kapasitas institusional yang kuat dari partai politik dan institusi sipil yang
memiliki pemahaman memadai tentang bidang pertahanan. Pemahaman tersebut menjadi
penting karena dapat mewarnai keputusan
serta mekanisme check and balances
dalam membangun kekuatan pertahanan yang profesional, transparan dan akuntabel.
Pelaksanaan reformasi pertahanan
negara tidak hanya bergantung pada institusi pertahanan semata, tetapi
unsur-unsur di luar institusi pertahanan seperti eksekutif, legislatif,
yudikatif, ilmuwan dan masyarakat juga tidak kalah penting. Mewujudkan reformasi
pertahanan memerlukan institusi sosial dan ekonomi kuat yang dapat
memfasilitasi penguatan organisasi sipil dan partai politik. Masalah umum dalam
pemerintahan (eksekutif) demokratis harus dapat diatasi, terutama menurunkan
angka kemiskinan dan pengangguran. Tanpa kepemimpinan politik sipil yang
berkualitas serta pembangunan partai (yang menghasilkan figur-figur yang akan
mengisi lembaga-lembaga strategis negara) yang jelas, bersatu, dan konsisten,
stabilitas nasional akan selalu relatif dan fluktuatif. Tanpa adanya institusi
sipil (masyarakat dan ilmuwan) yang kuat, reformasi militer juga akan mengalami
kesulitan untuk mencapai keberhasilan. Konsekuensi dari penguatan institusi
sipil dan partai politik menuntut adanya kebutuhan untuk meninjau ulang dan
memperbaiki semua peraturan yang dibutuhkan bagi pengelola keamanan nasional
sebagai suatu sistem yang dikelola dalam manajemen nasional tempat pertahanan
negara berada di dalamnya. Dalam upaya melakukan reformasi di bidang pertahanan
negara telah menyelesaikan beberapa capaian di antaranya adalah adanya dokumen-dokumen
strategis yang baru, seperti Doktrin Pertahanan Negara, Strategi Pertahanan Negara
dan Rencana Pembangunan Kapabilitas Pertahanan Negara. Dokumen-dokumen
strategis tersebut menekankan penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia dalam
konteks sistem pertahanan semesta yang memadukan pertahanan militer dan
pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Demikian pula
halnya dengan penetapan strategi pertahanan negara yang baru dapat memberikan
arah yang jelas bagi para penyelenggara pertahanan negara dalam membangun
pertahanan negara ke depan.
Pertahanan nirmiliter menjadi
bagian dari postur pertahanan negara Indonesia yang dikembangkan ke depan.
Pertahanan negara di masa lalu lebih berorientasi kepada kekuatan pertahanan
militer, ke depan sistem pertahanan negara akan menyinergikan secara
proporsional fungsi pertahanan militer dengan fungsi pertahanan nirmiliter
(juga dibidang penegakan hukum/yudikatif). Pertahanan negara yang hanya
berorientasi pada pertahanan militer tidak akan menjadi solusi terbaik dalam
menghadapi tantangan bangsa yang kompleks. Pertahanan negara harus diletakkan sebagai
pelayanan publik yang penting, yang juga mencakupi keamanan ketersediaan
pasokan energi dan jaminan sistem distribusinya secara baik, pelabuhan yang
aman, bandara yang aman dan efisien, pelayanan kesehatan yang menjangkau
seluruh lapisan masyarakat, serta jaminan keamanan sosial. Sehingga peran serta
berbagai kelompok yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, ilmuwan dan
masyarakat sangat penting untuk terwujudnya reformasi di bidang pertahanan
negara.
Sumber:
LJ UAS. Indonesian
National Defence System (INDS), Arif Rudi S. DRK Unhan, 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar