Hari Bhayangkara
Ke-76
Oleh: Arif Rudi Setiyawan
Pada
hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 diperingati sebagai Hari Bhayangkara ke -76.
Masyarakat menaruh harapan yang besar agar Polri menjadi institusi yang semakin
profesional dan sesuai dengan semboyan ‘Presisi’, yang ingin mewujudkan
cita-cita polisi yang prediktif, responsibel, transparan dan adil.
Bimbingan Teknis: Hukum
Acara Pengujian Undang-Undang (PUU) Tahun 2022
Oleh: Arif Rudi Setiyawan
Peradi
bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menggelar bimbingan teknis
tentang hukum acara pengujian undang-undang (PUU) Tahun 2022.
Bimbingan
teknis akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom meeting, dari
tanggal 02 hingga 05 Agustus 2022.
Acara
ini khusus ditujukan kepada advokat anggota Peradi dan diberikan secara cuma-cuma.
Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, dijadwalkan akan memberikan sambutannya pada
kesempatan tersebut.
Bimbingan Teknis:
Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Tahun 2022
Oleh: Arif Rudi
Setiyawan
Peradi
bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menggelar bimbingan teknis
tentang hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) Tahun 2022.
Bimbingan
teknis akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi zoom meeting, dari
tanggal 5 hingga 8 September 2022.
Acara
ini khusus ditujukan kepada advokat anggota Peradi dan diberikan secara cuma-cuma.
Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dijadwalkan akan memberikan sambutannya pada
kesempatan tersebut.
Webinar Peradi: Perspektif
Hukum Keabsahan Bukti dan Transaksi Elektronik
Oleh: Arif Rudi Setiyawan
Perhimpunan
Advokat Indonesia (Peradi) – Bidang Pendidikan Berkelanjutan, akan menyelenggarakan
webinar yang mengambil tema: Perspektif Hukum Keabsahan Bukti dan Transaksi
Elektronik.
Webinar
akan dilaksanakan pada hari Jumat, 1 Juli 2022, dibawakan oleh Paku Utama S.H.,
L.L.M., Ph.D.
Tata Cara
Penyampaian Laporan/Pengaduan Pelayanan Publik Ombudsman
Oleh: Arif Rudi Setiyawan
Ombusdman
Republik Indonesia (Ombudsman) adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang
untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan
oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, serta
badan swasta atau perorangan yang diberi tugas melakukan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Ombudsman
bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan
instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya ( Pasal 2 UURI No 37 Tahun 2008
Tentang Ombudsman RI).
Tata cara penyampaian laporan/pengaduan layanan publik ombudsman dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor Ombudsman, berkirim surat, menghubungi Helo Ombudsman di nomor 137, via whatsapp di nomor 0821 3737 3737, mengirim email ke alamat: pengaduan@ombudsman.go.id dan dapat juga dengan mengisi formulir secara online di website: ombudsman.go.id/pengaduan.
Operasi Patuh
Candi Polres Wonosobo Tahun 2022
Oleh: Arif Rudi
Setiyawan
Kepolisian
Republik Indonesia, melalui Polres Wonosobo akan menggelar Operasi Patuh Candi
selama 14 hari sejak tanggal 13-26 Juni 2022 secara serentak di seluruh
Indonesia.
Operasi
Patuh Candi dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam
berkendara dan dilaksanakan secara humanis dengan sasaran untuk meningkatkan
ketertiban masyarakat dalam berlalu-lintas dan meminimalkan kasus lakalantas.
Sistem e-Berpadu
Mahkamah Agung
Oleh: Arif Rudi
Setiyawan
Mahkamah
Agung Republik Indonesia akan mulai menerapkan suatu sistem baru untuk mendukung
sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi
informasi (SPPT-TI).
Sistem
e-Berpadu adalah bagian dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) untuk menjadi
media pertukaran dokumen, khususnya pada badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum lain (APH). Sistem ini diharapkan
mempercepat terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Sistem
e-Berpadu merupakan benih perwujudan sistem peradilan pidana elektronik
(e-Court Pidana), sebagaimana amanat Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana, Perkara Jinayat dan Perkara Pidana
Militer, secara terpadu berbasis elektronik.
E-Berpadu
Versi 1 memberikan sejumlah layanan administrasi perkara pidana secara
elektronik meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan izin/persetujuan
penyitaan, permohonan izin/persetujuan penggeledahan, permohonan izin besuk,
permohonan izin pinjam pakai barang bukti dan penetapan diversi.
